Pemerintah Diminta Buat Standar Mutu Jamu

Pemerintah diminta membuat standar mutu jamu agar industri jamu nasional bisa bersaingdengan industri sejenis dari luar negeri.

Kalau standar itu tak segera dibuat, industri jamu nasional yang 90% merupakan usaha kecil dan menengah (UKM akan kolaps lambat laun. Negara-negara pesaing saat ini telah memiliki standar mutu yang diminta negara pengimpor jamu atau bahan baku jamu.

"Terutama negara-negara di Eropa, mereka ketat sekali dalam menerapkan mutu. Pernah ada kasus, jamu dan bahan baku jamu kita ditolak di Inggriskarena kita tak punya standar mutu," kata Ketua Umum Charles Saerang pada acara pengukuhan pengurus Gabungan Pengusaha (GP) Jamu periode 2011-2015 di Jakarta kemarin.

Saat ini aturan yang tersedia baru standar proses pembuatan jamu yang dibuat oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Namun, standar bahan-bahan dari bibit tanaman bahan bakunya sampai jadi produk belum ada.

Hal itu seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian (Kementan). Adapun perdagangan ke luar negeri harusnya menjadi tang-gung jawab Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan proses pembuatannya jadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Perlu kerja sama semuanya itu. Pasalnya, jumlah spesies tanaman bahan baku jamu makin banyak berkurang tiap tahun," kata Charles.

GP Jamu, imbuh Charles, berharap setidaknya Kementan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan BPOM bertanggung jawab mengangkat citra jamu sebagai produk warisan budaya bangsa yang dapat diandalkan.